DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kantor Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2015 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2001  tentang  Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
  6. Peraturan Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2001  tentang  Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
  10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Kabupaten Demak;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak;

STRUKTUR ORGANISASI